JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta penjelasan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Kepala OIKN) terkait transparansi skema pembebasan lahan bagi calon ibu kota negara itu. Menurutnya perlu ada penjelasan khusus mengenai pembebasan lahan yang telah dikuasai oleh korporasi.

"Tukar menukar kawasan hutan, ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan kepada pemerintah agar tidak memaksakan percepatan pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikannya dengan pertimbangan pendanaan yang memiliki keterbatasan terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai akan menjadi ibu kota baru tersebut.

"Tentu sebagai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dipilihnya titik 0 kilometer Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat acara puncak Hari Bakti Kesehatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76 sarat makna penting.

Aktivis Kemanusiaan dan Politik dari JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional) Yudi Syamhudi Suyuti, mengungkapkan pemilihan tersebut jadi strategi Kapolri Je ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (5/4) siang. Para Pemohon yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dirugikan secara potensial dalam apabila diberlaku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Desas-desus bakal mundurnya dua konsorsium yang menjadi investor pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menyusul mundurnya SoftBank, seolah menjadi bukti bahwa megaproyek ini bermasalah.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya berhitung dari aspek dan sentimen ekonomi dalam setiap mengeluarkan kebijakan, termasuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah diidentifikasi bahwa di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) terdapat tiga Kawasan dengan nilai konservasi tinggi.

"Saya mempertanyakan langkah m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung langkah sejumlah warga masyarakat menggunakan kedaulatannya secara konstitusional, menyelenggarakan Petisi menolak pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara. Hidayat juga mendukung tokoh-tokoh ba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo diingatkan untuk mempertimbangkan secara matang terkait rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditargetkan bisa selesai sebagian pada 2024.

Hal itu diingatkan langsung oleh inisiator petisi "Dukung Suara Rakyat: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan mengungkapkan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari APBN hanya dikucurkan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan kawasan inti pusat pemerintahan IKN.

Selain itu, pemerintah sedang mencari solusi sumber dana, baik investasi swasta, BUMN dan melibatkan badna usaha.

Merespons ketidak jelasan s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena unik terjadi di Kalimantan. Selama ini warga pulau tersebut dikenal pendiam dan tidak pernah berekspresi atas apa yang dialami. Kini, semua seolah kompak 'menyala' berkat Bang Edy Channel.

Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menanggapi apa yang sedang terjadi di Kalimantan.

...Berita Selengkapnya